You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas PE Gelar Bazar Produk IKM
photo Erna Martiyanti - Beritajakarta.id

Dinas PE Gelar Bazar Produk IKM

Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta menggelar Bazar Produk Industri Kecil Menengah (IKM) di halaman kantornya, Jalan Taman Jati Baru, Jakarta Pusat, hari ini.

Produk IKM yang berkualitas kita pasarkan dalam kegiatan ini

Bazar tersebut diikuti 20 IKM produk kuliner, fashion dan craft dari lima wilayah kota.

Kepala Bidang Industri Dinas PE DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, dalam kegiatan ini, pihaknya menggandeng Bank DKI untuk menerapkan transaksi non cash dengan Kartu Jakarta One.

100 IKM Diajukan untuk Sertifikasi Halal dan HKI

"Produk IKM yang berkualitas kita pasarkan dalam kegiatan ini," ujarnya, Jumat (24/11).

Ratu menjelaskan, produk IKM yang dipasarkan dalam bazar ini di antaranya telah memiliki merek dan label halal. Bazar produk IKM ini juga digelar pekan lalu di lokasi yang sama dengan jumlah peserta 20 orang.

"Jadi IKM binaan dari lima wilayah kita gilir ikut bazar ini. Satu wilayah kita undang dua IKM," katanya.

Menurut Ratu, selain untuk memasarkan produk IKM binaan, bazar ini juga sekaligus digelar untuk mensosialisasikan kepada warga mengenai sistem transaksi non tunai melalui Kartu Jakarta One.

"Harapan kita melalui bazar ini, pelaku IKM bisa mandiri, semakin maju dan memiliki daya saing tinggi serta dapat meningkatkan taraf hidupnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati